Kampanye Nasional Anti-Hoaks Digital Diperkuat Menjelang Pemilu

Kampanye Nasional Anti-Hoaks Digital Kini Semakin Diperkuat Oleh Pemerintah Menjelang Pelaksanaan Pemilu 2025. Langkah ini diambil untuk menekan penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian di dunia maya yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial serta memengaruhi opini publik selama masa kampanye politik.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melaporkan bahwa sepanjang kuartal ketiga tahun 2025, terdapat lebih dari 17.000 konten hoaks yang beredar di berbagai platform digital, dengan peningkatan signifikan menjelang masa kampanye. Mayoritas informasi palsu tersebut berkaitan dengan isu politik, kesehatan, serta ekonomi nasional. “Kami melihat adanya pola penyebaran hoaks yang lebih terstruktur dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, kami bekerja sama dengan berbagai platform digital dan lembaga pendidikan untuk memperkuat literasi digital masyarakat,” ujar Menkominfo, Diah Pramudita, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/11).

Kolaborasi Pemerintah dan Platform Digital. Sebagai bagian dari Kampanye Nasional ini, Kominfo menggandeng sejumlah perusahaan teknologi besar seperti Meta, Google, dan TikTok untuk memperketat pengawasan terhadap konten yang berpotensi menyesatkan publik. Platform-platform tersebut diminta untuk mempercepat proses verifikasi laporan pengguna dan menonaktifkan akun yang terindikasi menyebarkan hoaks politik.

Selain itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga dilibatkan untuk memantau aktivitas siber yang dapat mengancam keamanan informasi publik menjelang pemungutan suara. BSSN menegaskan bahwa penyebaran hoaks kini tidak hanya dilakukan secara manual, tetapi juga menggunakan teknologi otomatis berbasis bot. “Kami menemukan pola penyebaran konten palsu menggunakan jaringan bot farm yang bekerja secara masif di beberapa media sosial. Ini tantangan baru dalam menjaga integritas informasi digital,” ujar Letjen (Purn.) Arif Setiawan, Kepala BSSN.

Literasi Digital Jadi Fokus Utama

Literasi Digital Jadi Fokus Utama. Selain pendekatan teknologi dan penegakan hukum, pemerintah juga mengedepankan pendidikan literasi digital. Program ini dijalankan melalui kampanye publik bertajuk “Cek Dulu Sebelum Sebar” yang ditayangkan di televisi nasional serta media sosial.

Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi menargetkan edukasi kepada lebih dari 10 juta masyarakat Indonesia pada akhir 2025. Fokusnya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membedakan berita palsu, memahami sumber informasi, dan melaporkan konten mencurigakan.

Di sisi lain, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga mulai mengintegrasikan materi digital literacy dan critical thinking dalam kurikulum sekolah menengah. Diharapkan generasi muda lebih siap menghadapi banjir informasi di era digital yang serba cepat. “Anak muda adalah pengguna internet terbesar di Indonesia. Kalau mereka punya kemampuan berpikir kritis, efek domino hoaks bisa dikurangi secara signifikan,” kata Menteri Pendidikan, Anindya Sasmita, di sela acara peluncuran Digital Smart School di Surabaya.

Tantangan: Polarisasi dan Kecepatan Informasi. Meski berbagai upaya telah dilakukan, para pengamat menilai tantangan terbesar masih terletak pada tingginya tingkat polarisasi politik di masyarakat. Hoaks sering dimanfaatkan untuk memperkuat narasi politik tertentu, memperkeruh debat publik, bahkan memicu konflik horizontal.

Menurut analisis Lembaga Riset Komunikasi Publik (LRKP), sekitar 58 persen pengguna media sosial di Indonesia mengaku pernah menerima informasi yang ternyata tidak benar, dan 27 persen di antaranya pernah menyebarkannya kembali tanpa verifikasi. “Fenomena ini menunjukkan bahwa hoaks bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal perilaku sosial dan psikologis. Banyak orang membagikan informasi karena faktor emosi, bukan fakta,” jelas Dr. Haryo Nugroho, peneliti komunikasi digital dari Universitas Indonesia.

LRKP juga menyoroti bahwa penyebaran hoaks meningkat di platform berbasis pesan pribadi seperti WhatsApp, yang sulit diawasi karena bersifat terenkripsi. Oleh karena itu, kolaborasi masyarakat menjadi kunci dalam memerangi misinformasi.

Peran Komunitas Dan Media Lokal

Peran Komunitas Dan Media Lokal. Sejumlah komunitas dan media lokal ikut terlibat dalam gerakan anti-hoaks ini. Salah satunya adalah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) yang secara rutin melakukan klarifikasi publik terhadap isu-isu viral melalui situs turnbackhoax.id. Mereka bekerja sama dengan relawan digital di seluruh Indonesia untuk memverifikasi berita dan melatih masyarakat mengenali pola hoaks.

Selain itu, media arus utama mulai memperkuat rubrik fact-checking (pemeriksaan fakta) agar publik dapat dengan mudah menemukan klarifikasi resmi terhadap informasi yang beredar. Program ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap media kredibel di tengah maraknya portal berita abal-abal.

Bahkan beberapa radio komunitas dan media daerah kini ikut menyebarkan pesan literasi digital dengan bahasa lokal agar lebih mudah dipahami. Di beberapa kota seperti Yogyakarta dan Makassar, wartawan kampus juga mulai berperan aktif sebagai fact-checker muda untuk membantu memerangi hoaks. “Kami berkomitmen menjadi garda depan melawan misinformasi. Tanggung jawab media bukan hanya menyebarkan berita, tapi memastikan kebenarannya, Pemimpin Redaksi Suara Metro, salah satu media yang aktif.

Dampak terhadap Kepercayaan Publik. Menurut survei IndoData Research yang dilakukan pada Oktober 2025 terhadap 2.000 responden di 10 provinsi, 71 persen masyarakat Indonesia menilai hoaks dapat memengaruhi pandangan politik seseorang. Namun menariknya, 62 persen responden juga mengaku kini lebih berhati-hati sebelum membagikan informasi setelah adanya berbagai kampanye literasi digital.

Survei yang sama menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sumber berita daring meningkat 15 persen dibanding tahun sebelumnya, berkat meningkatnya kesadaran publik tentang pentingnya verifikasi fakta.

“Ini sinyal positif bahwa kampanye nasional ini mulai menunjukkan hasil nyata,” ujar Dr. Dian Wibisono, Direktur IndoData Research. “Namun pekerjaan belum selesai, karena pola hoaks akan terus berubah mengikuti perkembangan teknologi.”

Komitmen Pemerintah Menjelang Pemilu

Komitmen Pemerintah Menjelang Pemilu. Menjelang Pemilu 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan tahun depan, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan koordinasi intensif dengan Bawaslu, KPU, serta aparat penegak hukum. Tujuannya jelas memastikan ruang digital tetap kondusif, transparan, dan bebas dari penyebaran konten yang berpotensi menimbulkan disinformasi politik selama masa kampanye dan pemungutan suara.

Sebagai langkah konkret, Kominfo bersama BSSN dan Polri mengaktifkan Satuan Tugas Siber Pemilu 2025, yang bertugas memantau arus informasi di media sosial dan situs berita daring. Satgas ini memiliki wewenang untuk melakukan pelacakan cepat terhadap akun penyebar hoaks dan menghapus konten yang melanggar peraturan pemilu digital.

Selain itu, Kominfo juga meluncurkan sistem pelaporan cepat (fast response system) untuk publik. Melalui portal aduankonten.id, masyarakat dapat melaporkan konten yang dicurigai sebagai hoaks atau kampanye hitam secara langsung. Laporan yang masuk akan diproses maksimal dalam waktu 24 jam melalui koordinasi lintas lembaga.

Tak hanya itu, pemerintah bekerja sama dengan KPU RI untuk membuat kanal edukasi resmi di media sosial. Kanal ini berfungsi memberikan klarifikasi terhadap isu politik yang viral dan menyajikan informasi resmi mengenai tahapan pemilu.

Perang Panjang Melawan Disinformasi. Kampanye nasional anti-hoaks digital menjadi langkah strategis Indonesia dalam menghadapi tantangan demokrasi era informasi. Dengan kolaborasi antara pemerintah, platform digital, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat, diharapkan ekosistem digital yang sehat dapat tercipta.

Namun, para ahli menekankan bahwa perang melawan hoaks bukanlah perjuangan jangka pendek. Di dunia yang serba cepat ini, kebenaran harus selalu diperjuangkan setiap hari di setiap klik, share, dan forward yang kita lakukan. Karena pada akhirnya, masa depan demokrasi digital Indonesia akan sangat ditentukan oleh satu hal sederhana: tanggung jawab setiap individu dalam menyebarkan kebenaran melalui Kampanye Nasional.